Sementara itu, Plt. Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Ermia Sofiyessi, mengungkap bahwa pemerintah menargetkan 5.000 dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 2025.
Dalam setiap SPPG, mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan sebanyak 3.000 paket MBG. Sehingga nantinya ada 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat untuk tahun ini.
“Target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2025 itu ada 5.000 SPPG, nah itu kalau dikali 3000 ada 15 juta dengan anggarann Rp 71 triliun,” ujar Yessi.
Terkait dengan pelaksanaan program MBG, Yessi menyarankan adanya keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu menyuplai pasokan makanan yang akan diolah oleh SPPG untuk paket MBG.
BACA JUGA:Belajar dari Remisi Kanker Kate Middleton, Tips Terhindar dari Kanker
Selain mempermudah kinerja masing-masing dapur SPPG, hal ini juga dapat menghidupkan perekonomian masyarakat setempat.
“Biarlah BGN ini untuk menyiapkan makan bergizi, tapi untuk suplainya mohon dibantu. Kalau bicara gizi, untuk satu hari saja, butuh 3.000 ribu telur untuk 1 SPPG, karena ada 3.000 penerima,” ujar Yessi.
“Bisa tidak 3.000 itu dipikirkan oleh pemerintah daerah, jadi kepala SPPG itu tidak mencari pasar keluar daerah tersebut. Jadi itu bisa menjadi satu pemicu buat untuk memenuhi adanya pergerakan lokal untuk memenuhi pasokan,” sambung Yessi.
Sementara itu, pegiat dapur umum dan Tokoh Masyarakat Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze, menceritakan soal pengalamannya membentuk dapur umum untuk rakyat. Dia sendiri menyusun Program Lima Aman untuk mengatasi persoalan gizi masyarakat Papua.
BACA JUGA:Sambut Imlek 2025, Hotel Borobudur Gelar Discover Indonesian Chinese Heritage
“Amankan perut rakyat. Kalau perut rakyat sudah aman, berarti hati rakyat sudah aman, kalau hati rakyat sudah aman berarti pikiran rakyat juga aman, lalu mulut akan aman dan akan tertib untuk menghormati siapapun. Dan terakhir, amankan tangan rakyat agar dia tidak mencuri atau membunuh hanya karena dia lapar,” ucap Johanes.
Johanes lantas mengapresiasi kepekaan Presiden Prabowo Subianto dalam memahami apa yang menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Dia menyadari pelaksaaan MBG masih belum sempurna, tapi menurutnya ini adalah suatu proses yang sudah sesuai dengan jalan untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Kita nggak bisa sulap, tapi kita bersyukur bahwa Presiden kita sudah mulai menyuarakan kesadaran kita untuk melihat Indonesia secara konkret,” ucapnya.
Johanes menyadari persoalan gizi ini tidak mampu diselesaikan dalam waktu singkat. Menurutnya, ini juga bukan persoalan yang mudah. Karena itu, dia mengapresiasi Prabowo karena sudah berani dan bersedia untuk memulainya.
BACA JUGA:Manfaat Minum Kopi Tanpa Gula, Simak Hasil Penelitian Ini
“Lima tahun tidak cukup untuk membangun konstruksi Indonesia bergizi. Kita sedang berusaha untuk membalik piramida konstruksi sosial masyarakat kita, dimana yang besar sejahtera begizi itu banyak di atas. Sementara yang kurang bergizi itu kurang di bawah,” ungkap Johanes.